energi lihat situs sponsor
 
Jumat, 21 September 2018  
 


kembali ke depan »  
Artikel-artikel populer :
» daftar artikel

Subsidi Diusulkan Dicabut
ahmad senoadi/ ali ikhwan (Seputar Indonesia / Koran Sindo)

JAKARTA (SINDO) – Direktur International Center for Applied Finance and Economics (Inter- CAFE) Institut Pertanian Bogor (IPB) Iman Sugema mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Pasalnya, harga premium kini sudah pada level keekonomisannya sehingga pencabutan subsidi pada saat harga cenderung turun, saat ini diperkirakan tidak akan menimbulkan reaksi negatif masyarakat.

”Tidak akan ada keberatan dari pemerintah dan masyarakat ketika subsidi premium dilepas, kemudian harganya diturunkan,” tegas Iman di sela-sela seminar bertema ”Peningkatan Implementasi Kebijakan Energi Nasional di Bidang Energi Alternatif, Investasi, Kesejahteraan Masyarakat” di Jakarta, kemarin.

Menurut Iman, berdasarkan perhitungan, harga premium subsidi kini telah sama dengan harga pasar atau harga keekonomisannya. Dia mengatakan, jika subsidinya dilepas, efek inflasi tidak akan banyak karena masyarakat sudah terbiasa dengan fluktuasi harga premium, khususnya bahan bakar khusus (BBK) seperti Pertamax dan Pertamax Plus.

”Jadi saat ini adalah waktu yang tepat, kalau tidak digunakan pemerintah kemungkinan waktu seperti ini tidak akan ada lagi. Dengan melepas subsidi premium, tidak akan ada lagi ribut-ribut apakah tahun depan menaikkan subsidi atau menaikkan harga,” lanjut dia. Iman menambahkan, subsidi premium juga tidak terkait dengan masyarakat miskin.

Selama ini, yang menikmati subsidi premium adalah masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi. Di samping itu, lanjut dia, penggunaan BBM beroktan tinggi yang tidak bersubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Plus pun kini sudah umum digunakan masyarakat. ”Apalagi, kini orang sudah tahu bahwa Pertamax lebih efisien sehingga jatuhnya lebih murah,” kata dia.

Harga Pertamax, papar dia, saat ini mencapai Rp4.800 per liter, sementara harga keekonomisan premium pun menurut dia sudah berada di bawah harga subsidi, yaitu Rp4.500 per liter. ”Sebetulnya harga premium sudah turun. Kalau harga minyak dunia sedang turun maka yang kita lakukan adalah melepas subsidinya,” tegas dia. Lebih lanjut, Iman mengatakan bahwa subsidi untuk minyak tanah dan solar harus tetap dipertahankan.

Pasalnya, kata dia, minyak tanah sangat terkait dengan kebutuhan masyarakat miskin, dan solar sangat terkait dengan kegiatan bisnis. Kenaikan harga solar akan berdampak kepada kegiatan produksi dan transportasi yang mendukung bisnis sehingga dikhawatirkan akan memiliki dampak ikutan yang akan dirasakan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa kebijakan pemerintah soal BBM belum berubah. Dia mengatakan, BBM merupakan komoditas politik sehingga subsidi harga masih akan diberlakukan. ”Yang bisa kita lakukan intinya adalah efisiensi BBM dan menggunakan energi alternatif seperti biofuel, batu bara, dan gas, tapi tidak dengan harga atau dengan menarik subsidi,” tegasnya.

Purnomo mengatakan, pemerintah akan terus mengurangi subsidi BBM dengan cara menggantikannya dengan energi alternatif. Subsidi minyak tanah Rp39 triliun dan premium dan solar yang mencapai Rp60 triliun, menurut dia, akan dikurangi dan disubstitusi dengan energi alternatif tersebut. ”Strategi kita adalah demand side management, bagaimana kita ramairamai mengurangi penggunaan BBM,” papar dia.

Minyak Tanah

Sementara itu secara terpisah, Dirut PT Pertamina (persero) Ari H Soemarno mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan sistem penjualan minyak tanah diubah. Sebab, kata dia, dengan sistem yang ada sekarang berapa pun penambahan kuota minyak tanah, hampir bisa dipastikan suplai tidak akan mencukupi.

”Digerojok berapa saja pasti orang ngantre. Masalahnya, sekarang karena penjualannya setengah bebas. Semua orang boleh ngantre,” kata Ari di Jakarta, kemarin. Sebenarnya, lanjut Ari, kuota minyak tanah saat ini hanya untuk rumah tangga dan sektor usahanya kecil dan mikro. Namun, kenyataannya minyak tanah itu juga dipakai untuk mesin pembakaran dan motor-motor kecil nelayan serta traktor-traktor pertanian.

Karena itu, dia minta perlu ada definisi ulang mengenai sektor usaha kecil dan mikro tersebut. Ari menambahkan, pengawasan distribusi minyak tanah sulit dan satu-satunya jalan adalah dengan menggunakan sistem penjatahan kepada rumah tangga dan usaha kecil. Namun, dia mengakui itu bahwa hal itu tidak mudah.

Karena itu, kata dia, Pertamina akan bekerja sama dengan Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan pemerintah daerah. Sejauh ini, imbuh Ari, memang sudah ada pemda-pemda yang sudah melakukan pengaturan sendiri, seperti di Riau dan beberapa kabupaten. ”Mereka pun boleh dibilang melakukan pola penjatahan,” ujarnya. (ahmad senoadi/ ali ikhwan)

Sumber : Subsidi Diusulkan Dicabut

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 6 Desember 2006

  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2018 LIPI