energi lihat situs sponsor
 
Rabu, 18 Juli 2018  
 


kembali ke depan »  
Artikel-artikel populer :
» daftar artikel

Tahun 2007 Kompor Minyak Tanah Akan Ditarik
Pikiran Rakyat (Pikiran Rakyat)

Pemerintah mulai tahun 2007 berencana menerapkan kebijakan menarik kompor minyak tanah milik masyarakat untuk diganti dengan kompor gas elpiji. Kebijakan ini terkait upaya pemerintah mengalihkan subsidi minyak tanah ke elpiji. "Tapi ini baru konsep dan kita akan bicarakan terlebih dahulu," kata Direktur BBM Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas) Adi Subagyo.

Hal itu diungkapkannya saat akan mengikuti rapat di Gedung Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (8/5). Menurut Adi, pemerintah pada tahap awal merencanakan program pengalihan minyak tanah ke elpiji di empat wilayah yakni DKI Jakarta, Batam, Bali dan Makassar. Pemilihan keempat wilayah itu karena memiliki ketersediaan infrastruktur pemanfaatan elpiji yang sudah lengkap. "Tapi, ini masih konsep. Belum diputuskan," katanya.

Menurut dia, sesuai konsep, harga minyak tanah di empat wilayah yang saat ini ditetapkan Rp 2.000,00 per liter secara otomatis akan dinaikkan. Sedangkan, di luar empat wilayah, harga minyak tanah tetap Rp 2.000,00 per liter. "Mengenai waktu pelaksanaannya, pemerintah akan melaksanakan program secara bertahap dan setelah masyarakat benar-benar siap," ujar Adi.

Untuk menyukseskan pemakaian elpiji, dikatakan Adi, pemerintah akan menyiapkan tabung elpiji ukuran kecil yang harganya terjangkau oleh masyarakat. "Jadi, elpijinya bukan pakai tabung yang besar kalau untuk masyarakat kecil, kita siapkan yang tiga kilogram," tutur Adi.

Ukuran tabung tiga kilogram (kg) ini ekuivalen sekira Rp 12.000,00. Dalam perhitungan Adi, penggunaan elpiji ini jauh lebih murah ketimbang minyak tanah. Satu kilogram elpiji setara dengan 3 liter minyak tanah. Saat ini harga elpiji Rp 4.25O,oo/kg dan minyak tanah Rp 2.000,00 per liter. "Saya pikir ini masih bisa terjangkau oleh masyarakat kecil kita," imbuh Adi.

Penggantian kompor minyak tanah ini akan bisa dilakukan secara bertahap yang akan dimulai tahun 2007. "Saya pikir tidak lama lagi, kan tinggal enam bulan. Kita akan sosialisasikan ini terus karena masih ada masyarakat yang khawatir menggunakan elpiji," papar Adi.

Hemat Rp 30 triliun

Sebelumnya, berdasarkan hitungan kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, pengalihan subsidi minyak ke elpiji secara signifikan mampu menekan anggaran subsidi minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, secara jangka panjang sumber daya minyak bumi bisa lebih dihemat.

Menurut Meneg PPN/Bappenas Paskah Suzeta, jika diversifikasi energi ini berhasil, negara bisa berhernat sekitar Rp 30 triliun per tahun. "Misalnya, kalau bisa melakukan diversifikasi segera, dari anggaran subsidi minyak Rp 54 triliun pada tahun ini, anggaran akan tinggal Rp 24 triliun," katanya.

Pada pandangannya, sumber energi alternatif di tanah air berlimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu diperlukan infrastraktur yang memadai untuk memanfaatkan energi alternatif seperti gas (elpiji). Pemerintah harus berani mengeluarkan modal besar untuk menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Rencana pengalihan subsidi ini, diakui Adi, karena kebijakan sebelumnya yakni penggantian minyak tanah dengan batu bara kurang begitu berhasil. "Kalau batu bara agak sulit diterapkan, terlalu banyak kendalanya," tukas Adi.

Meski pemakaian elpiji digiatkan, Adi menjamin, pemerintah akan tetap menjual minyak tanah, namun dengan harga keekonomian. Dengan harga minyak tanah yang mencapai tingkat keekonomiannya, diharapkan masyarakat tetap memilih elpiji karena disparitas harga yang besar. (A-134/dtc/tnr)***

Sumber : Tahun 2007 Kompor Minyak Tanah Akan Ditarik

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 18 Mei 2006

  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2018 LIPI