energi lihat situs sponsor
 
Jumat, 21 September 2018  
 


kembali ke depan »  
Artikel-artikel populer :
» daftar artikel

Efisiensi Energi
Dirgo D Purbo

Ketika pemberlakuan harga baru BBM, 2 Januari tahun anggaran 2003, diperkirakan pemerintah sudah mendapatkan windfall profit minimal US$ 320 ribu/hari (gross). Perhitungan windfall profit itu berdasarkan neraca produksi minyak nasional antara tingkat konsumsi tahun 2001 sebesar 1,23 juta barel per hari dan kapasitas produksi nasional 1,27 juta bph.

Harga minyak internasional sekarang berada pada sekitar US$ 30 per barel dan ada kecenderungan akan naik terus selama ketegangan politik di Timur Tengah dan di Venezuela masih berlangsung.

Pada APBN 2003, pemerintah mematok harga minyak pada US$ 22/barel dengan produksi nasional 1,27 juta barel. Pemberlakuan harga baru BBM yang mendekati harga internasional menimbulkan berbagai kritik dan di lain pihak juga menimbulkan beragam pendapat terutama kebijakan pencabutan subsidi BBM. Berbagai pertanyaan lantas timbul seperti: apakah kebijakan pemerintah Orde Baru memberikan subsidi BBM selama 30 tahun lebih merupakan kebijakan yang salah" Apakah hanya masyarakat tertentu saja yang menikmati murahnya harga BBM tersebut" Apakah de- ngan adanya subsidi BBM menggiring masyarakat sangat boros energi" Dan akan masih terus sederetan pertanyaan lain yang timbul atas alasan pemerintah menaikkan harga BBM sesuai dengan harga internasional.

Untuk menjawab berbagai pertanyaan di atas, tidak ada salahnya melihat apa yang mendasari diberikannya kebijakan subsidi BBM. Dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 45 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Potensi sumber daya minyak dan gas di Indonesia berjumlah 40 miliar barel untuk minyak dan 136 Tcf untuk gas alam yang tersebar pada 60 cekungan di seluruh wilayah. Telah tercatat bahwa untuk cadangan minyak terbukti sebesar 9,5 miliar dan 43,2 Tcf untuk gas. Sebagian cekungan yang belum dieksplorasi berada di laut dalam dan di kawasan Indonesia Timur. Pada zaman oil boom dekade '70-an dan '80-an, kemampuan produksi Indonesia masih merupakan andalan untuk menghasilkan devisa.

Negara Penghasil

Bila melihat profile produksi minyak nasional ke belakang, pada tahun 1973 produksi minyak nasional kita berada pada angka 1,3 juta barel per hari (bph) dengan kondisi penduduk 120 juta jiwa dan harga minyak rata-rata berada di sekitar US$ 8. Memasuki awal dekade 80, produksi nasional mencapai 1,5 juta bph dan harga minyak berkisar US$ 15, sedangkan penduduk Indonesia sudah mencapai 150 juta jiwa. Pada era ini kontribusi minyak untuk pendapatan negara mencapai sekitar antara 62-67 persen.

Melihat data di atas, pantaskah negara memberikan subsidi BBM kepada rakyatnya" Dengan adanya kebijakan subsidi pada waktu itu jelas membuat posisi Indonesia menjadi negara yang mempunyai competitive advantage bagi investor asing di tingkat regional. Langkah tersebut sudah ada payungnya yaitu UUD '45 pasal 33. Tidak bisa diabaikan juga bahwa pada era itu posisi Indonesia masih sebagai negara penghasil minyak dengan status significant net oil exporter. Berbeda dengan kondisi keuangan negara sekarang ini dibandingkan dekade sebelumnya.

Dengan berbagai segala pertimbangan, dan adanya faktor ekonomi internal dan eksternal, subsidi BBM sudah perlu dicabut karena hasil penjualan minyak sudah tidak lagi sebagai backbone dari struktur penerimaan di APBN. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang menimbulkan tingkat konsumsi BBM dalam negeri sudah tidak lagi seimbang dengan penemuan cadangan minyak yang besar. Meskipun baru-baru ini ada dua ladang minyak Sumatera Selatan dan Cepu yang diketemukan cukup signifikan sebesar 240 juta barel, namun hanya ladang minyak yang berada di Sumsel yang nantinya akan memberikan signifikan kontribusi untuk devisa negara karena dikelola sendiri oleh Pertamina.

Dari minyak mentah yang masuk ke refinery 60 persen hasilnya berupa BBM. Jadi kalau pada tahun 2010 konsesi minyak Cepu tidak diperpanjang berarti akan lebih memperkuat inventaris cadangan minyak nasional yang tidak memerlukan import minyak tambahan. Dari situ nantinya akan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di masa mendatang sekaligus memenuhi bagian dari panggilan kepentingan nasional mengingat Indonesia pada tahun 2010 diprediksikan tingkat konsumsi BBM sudah menjadi sekitar 2 juta bph.

Dengan menggunakan perbandingan data tahun 2001, kondisi hasil penjualan minyak jauh berbeda di mana penduduk Indonesia yang telah mencapai 210 juta jiwa namun tingkat produksi minyak nasional kita hanya 1,26 juta bph. Meskipun harga minyak internasional berada pada rata-rata US$ 24, akan tetapi bandingkan juga indikator-indikator ekonomi lainnya dengan dekade '70-an dan '80-an. Terlebih lagi, tingkat konsumsi BBM dalam negeri sudah mencapai 1,23 juta bph atau 450 juta barel per tahun. Seandainya menggunakan asumsi penggunaan BBM dalam negeri meningkat dengan sangat moderat sebesar 5 persen setiap tahun, pada akhir tahun 2002 sudah dapat diprediksikan bahwa konsumsi BBM akan mencapai sekitar 1,29 juta bph atau 470 juta barel per tahun.

Semua negara penghasil minyak pernah memberikan kebijakan subsidi bagi rakyatnya selagi batas kemampuan uang negara dari hasil penjualan minyaknya mengizinkan. Salah satu negara penghasil minyak seperti Brunei saja yang penduduknya hanya 397 ribu jiwa dan terkenal dengan surplus dari hasil penjualan minyaknya, dalam dua tahun belakangan ini sudah mulai mengurangi/memotong anggaran untuk program subsidi di berbagai sektor.

Langkah ke Depan

Kalau kita sudah dapat menekan anggaran subsidi BBM pada APBN dari puluhan triliun hanya menjadi belasan triliun, atau di kemudian hari menjadi zero triliun, lantas apakah ini merupakan tujuan akhir" Karena yang menjadi persoalan bagi kita berikutnya bagaimana langkah ke depan untuk mengatasi posisi Indonesia menjadi negara net oil importer yang sudah akan kita hadapi di depan mata" Atau bahkan sudah menjadi net oil importer karena meski sudah mendapat windfall profit namun harga BBM tetap dinaikkan.

Alternatif energi berikutnya yang tersedia dan dapat digunakan sebagai bahan bakar yakni BBG, namun itupun sayangnya saat ini tidak memberikan pilihan kepada konsumen karena keterbatasan sarana. Fasilitas yang tersedia saja semakin lama bukannya semakin bertambah melainkan semakin berkurang, ditambah lagi tidak adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah bagi para penggunanya ("Lebih Jauh dengan Kepentingan Nasional yang Terukur" Pembaruan, 27/12/02).

Menghadapi situasi ini tidak ada salahnya juga kalau kita mencontoh langkah-langkah negara industri maju dalam upaya efisiensi energi seperti di Amerika. Setelah Amerika mengalami oil shock kedua kali, langkah pertama yang diambil oleh Departemen Energi dalam pelaksanaan efisiensi energi langsung menerapkan kebijakan kepada pengendara bermotor dengan memberlakukan speed limit 55 mph/88 km bagi seluruh kendaraan. Dari hasil kajian departemen tersebut diindikasikan bahwa dengan batas kecepatan itu bila jalan secara konstan akan menghemat BBM sampai 20 persen.

Langkah kedua yakni dengan menganjurkan kepada industri mobil untuk mendesain kendaraan dalam bentuk yang lebih kecil bermesin 4 cylinder, compact, aerodinamis dan light. Begitu gencar kampanye efisiensi energi oleh pemerintah, pabrik kendaraan bermotor mempunyai orientasi yang mengindikasikan good mileage yang artinya rasio penggunaan bahan bakar setiap satu gallon akan memberikan jarak tempuh yang lebih jauh dibandingkan dengan kendaraan sebelumnya yang bermesin 6 atau 8 cylinder sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi para pemakainya.

Kendaraan bermotor dengan desain baru akan mempunyai nilai jual tinggi bila dipasang label pada kendaraannya berupa ratio good mileage seperti 44 mil/gallon atau sama dengan satu liter untuk delapan belas kilometer, dst. Tidak di Amerika saja, di Prancis pun kampanye efisiensi energi juga terjadi, bahkan lebih ketat di mana temperatur ruangan di setiap kantor dipasang special thermometer dan tidak boleh di-setting di bawah 22 derajat Celsius selama musim panas. Setiap saat selalu ada petugas investigasi yang melakukan inspeksi mendadak.

Meskipun kondisi di Indonesia jauh berbeda dengan kedua negara tersebut, minimal yang dapat kita lakukan sekarang ini dengan mulai berkampanye untuk efisiensi energi pada sektor transportasi. Banyak kalangan yang selalu mengecilkan dampak dari faktor kenaikan harga BBM. Sering kali dikatakan bahwa biaya BBM sangat kecil hanya mewakili sebesar 7 persen sampai 10 persen dari beaya operasi pada transportasi umum atau production cost pada suatu industri. Kecilnya persentase itu kalau dilihat secara akunting memang benar akan tetapi akan lain ceritanya kalau dilihat secara makro ekonomi.

Dampak ekonomi atas perubahan harga BBM (naik), bisa dilihat dengan perkembangan harga kebutuhan pokok seperti harga sembako naik 5 persen, harga bahan bangunan naik 4 persen, harga obat-obatan naik, harga minuman naik, biaya rawat rumah sakit naik, angkutan umum naik, petugas satpam minta dinaikkan gajinya, karyawan menuntut kenaikan ongkos transportasi, harga spare parts naik, ongkos kirim dokumen naik, keseluruhan kenaikan harga ini bermuara pada inflasi, pengangguran, dan lambannya pertumbuhan ekonomi. Di sinilah letak perbedaannya dengan komoditas lainnya. Minyak (atau BBM) disebut sebagai komoditas strategis.

Alasan lain untuk me-naikkan harga BBM yang selalu diperdebatkan bahwa subsidi ini ternyata salah alamat atau hanya untuk orang mampu saja yang selalu menikmati. Apakah hanya kriteria itu saja yang menjadi alasan dan tolok-ukur untuk menaikkan harga BBM" Padahal pengguna BBM, di antaranya puluhan ribuan nelayan yang menggunakan solar untuk pergi ke laut menangkap ikan.

Dalam kesempatan ini ada baiknya juga memberikan gambaran kehidupan nelayan dari hasil interview di mana dikatakan bahwa sewaktu harga solar sekitar Rp 1.000/ liter, mereka dapat berlayar selama satu bulan dengan menggunakan anggaran tertentu, sebut saja "X" rupiah dengan hasil tangkapan sekitar 1,5 ton. Lantas begitu harga solar Rp 1.500 dengan menggunakan anggaran yang sama, jangka waktu berlayar mereka dikurangi menjadi tiga minggu, hasil tangkapannya terpotong juga menjadi 1 ton. Kalau para nelayan itu membeli solar dengan harga yang sekarang Rp 1.890, berarti waktu berlayarnya juga menjadi hanya tinggal dua minggu dan diasumsikan penghasilannya akan berkurang menjadi setengahnya sekitar 0,5 ton.

Bagaimana dengan nasib para nelayan setelah daya berlayarnya berkurang, apakah ikan di laut terbuka bisa menyesuaikan diri secara sukarela masuk ke jala para nelayan guna meningkatkan pendapatan para nelayan ? Atau harga tangkapan ikan di tempat pelelangan harus di patok tinggi dengan menggunakan suatu Surat Keputusan ? Bagaimana pula dengan ribuan petani yang menggunakan traktor tangan ? Bagaimana dengan sopir mikrolet atau ojek ? Apakah mereka juga termasuk golongan mampu ?

Terpaksa

Lain halnya dengan pengusaha angkutan umum yang selalu dapat menuntut penyesuaian tarif baru bila ada kenaikan harga BBM. Dalam hal ini konsumen dengan sangat terpaksa menyesuaikan diri, karena tidak punya pilihan. Minyak sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia modern yang sudah tidak dapat dipisahkan. Penggunaan minyak tidak bisa dibilang lagi hanya untuk kelompok tertentu, seluruh lapisan masyarakat sudah tergantung sangat tinggi atas penggunaan minyak.

Mungkin salah satu alasan yang tepat diberikan kepada masyarakat untuk mencabut subsidi BBM karena kemampuan produksi minyak mentah nasional kita memang sudah menurun secara alami. Nilai ekonomi yang diperoleh dengan tingginya harga minyak international tidak bisa lagi diperoleh ketika kemampuan produksi nasional mengalami penurunan, sedangkan di satu sisi tingkat konsumsinya sudah hampir melebihi tingkat produksi nasional. Karena itu, agar dana APBN dari hasil migas tidak terkuras banyak diperlukan dukungan masyarakat dengan melakukan efisiensi energi.

Mengutip Amory Lovins dalam artikel "Energy Strategy: The Road Not Taken"" Foreign Affairs Magazine, 76 menyatakan bahwa efisiensi energi merupakan ukuran fisik kemampuan setiap peralatan yang ada untuk mengubah bahan mentah ke dalam pekerjaan yang bermanfaat. Maka meningkatkan efisiensi energi melakukan lebih banyak dengan energi yang sama atau lebih sedikit adalah dasar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. (Kalau definisi hemat energi berperan bagaimana mengurangi penggunaan energi).

Bangsa Indonesia sudah cukup dikenal mempunyai budaya paternalistik atau panutan, apa yang diucapkan oleh pemimpinnya/tokoh sebagian besar akan diikuti langkahnya (meskipun sekarang sedikit mengalami pergeseran). Dalam situasi sekarang negara dalam keadaan defisit anggaran, alangkah baiknya bila kita punya program untuk mengambil langkah "mengencangkan ikat pinggang" melalui pendekatan efisiensi energi.

Beberapa waktu yang lalu Menteri Negara PAN telah menganjurkan para pejabat agar tidak menggunakan jas. Imbauan tersebut maksudnya tidak lain agar mulai melakukan cara hidup sederhana. Alangkah baiknya juga kalau imbauan tersebut dilanjutkan dengan mencanangkan program efisiensi energi.

Program ini dapat dimulai dengan kendaraan dinas diganti dengan kendaraan sederhana yang mempunyai good mileage atau kalau perlu menggunakan BBG. Ongkos perawatan kendaraannya juga nantinya otomatis menjadi jauh berkurang, lebih murah. Bukankah anggaran subsidi BBM pada APBN itu juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penggunaan BBM untuk kendaraan dinas para pejabat" Bila ada tamu negara resmi datang berkunjung ke Jakarta, apakah itu tamunya datang dari negara donor atau lembaga keuangan international seperti World Bank, IMF, ADB gunakan kendaraan yang memakai BBG. Tidak perlu menggunakan kendaraan sedan mewah yang mempunyai ratio penggunaan BBM 1:4.

Ada baiknya juga untuk pasang stiker dengan dua bahasa di dalam kendaraannya yang menyatakan "kendaraan ini berjalan menggunakan BBG karena peduli atas efisiensi energi dan lingkungan hidup." Tidak perlu kita berkecil hati, justru kita tunjukkan kepada bangsa lain bahwa citra Indonesia yang sekarang ini sudah beda. Image tersebut salah satunya dengan adanya program efisiensi energi.

Norwegia dapat diambil contoh. Sebagai negara penghasil minyak significant net oil exporter di benua Eropa dengan penghasilan per kapita US$ 20.800 tetapi para menterinya tidak menggunakan sedan mewah.

Begitu juga program efisiensi energi berlaku sama untuk kendaraan umum atau taksi, terutama bagi taksi yang beroperasi di Bali yang sudah dikenal sebagai jendela pariwisata Indonesia. Bagi taksi yang menggunakan BBG akan diberikan keringanan membayar STNK atau berbagai insentif lainnya.

Indonesia sekarang ini menghadapi defisit anggaran, dan sebentar lagi sudah menjadi net oil importer. Oleh karena itu perlu mengambil langkah-langkah taktis dan strategis guna penghematan di segala sektor, yang dimulai dari energi.

Sumber : Suara Pembaruan (9 Januari 2003)

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 1 Januari 2005

  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2018 LIPI