energi lihat situs sponsor
 
Senin, 19 November 2018  
 


kembali ke depan »  
Artikel-artikel populer :
» daftar artikel

Energi Terbarukan Kurang Kompetitif
L-11

nergi solar dan energi terbarukan lainnya sulit berkembang di Indonesia selama subsidi bahan bakar minyak tetap tinggi. Tidak kompetitifnya harga energi itu juga dikarenakan belum efisiennya biaya produksi energi tersebut. Oleh karena itu, harus ada technological improvement agar energi tersebut bisa bersaing dibandingkan energi minyak bumi. Demikian diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Poernomo Yusgiantoro seusai berbicara pada "International Workshop on Solar Energy Utilization" yang diselenggarakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta, Rabu (6/10).

Menurut Poernomo, harga per kilowatt hour (kwh) energi solar saat ini sekitar 9-10 sen dolar AS. Sedangkan harga energi yang berasal dari minyak bumi (BBM) saat ini sekitar 4-5 sen dolar per kwh. Mahalnya harga energi solar tersebut karena masih mahalnya peralatan pembangkit energi solar dengan produksi energi yang relatif rendah. Sebaliknya, lebih rendahnya harga energi dari minyak bumi dikarenakan masih diberlakukannya subsidi BBM.

Menurutnya, subsidi harga sebaiknya hanya diberlakukan pada minyak tanah dan minyak solar karena kedua jenis BBM tersebut bersentuhan langsung dengan rakyat bawah. Sedangkan subsidi harga untuk bensin premium, minyak diesel, dan minyak bakar sebaiknya dihapus seperti halnya avtur dan gas yang sudah lebih dulu diserahkan pada mekanisme pasar.

Untuk itu Poernomo berharap subsidi BBM sebaiknya dialihkan dari subsidi harga menjadi subsidi langsung untuk dunia pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selain itu agar energi solar bisa berkembang, pemerintah harus menerapkan insentif berupa pengurangan bea masuk ataupun pajak terutama pada barang-barang atau peralatan yang hingga kini masih harus diimpor. Dengan begitu, biaya produksi per kwh energi solar bisa lebih ditekan.

Sedangkan dari sisi kebijakan, usulan agar diterapkan kebijakan energi alternatif sebesar 5 persen dari total kebutuhan energi nasional, sebagaimana disebutkan dalam rancangan undang-undang energi, bisa disetujui DPR. Hal itu selain akan menjadi daya dorong bagi pengembangan energi alternatif juga akan memaksa pihak Departemen Keuangan agar memberi insentif bagi pengembangan energi alternatif. "Jika RUU tersebut disetujui, maka pemerintah hingga tahun 2010 wajib menerapkan energi alternatif secara nasional sebesar 5 persen," ujar Poernomo.

Sementara itu Sekretaris Utama BPPT, Dr Marzan Aziz Iskandar, mengatakan bahwa BPPT saat ini sudah mengembangkan teknologi energi solar yang lebih murah. Perbaikan tersebut antara lain pada photo voltage dan amorfus yang kini sudah mulai bisa dibuat di dalam negeri.

Untuk itu Marzan mengajak banyak pihak untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan industri yang bisa memproduksi peralatan untuk energi solar. Marzan menyebut photo voltage dan solar cell seharusnya diproduksi di dalam negeri dengan dukungan industri yang kuat sehingga kita tak perlu lagi mengimpor berbagai komponen pembangkit energi solar agar biaya produksi bisa ditekan semurah mungkin.

BPPT saat ini sedang melakukan inventarisasi kebutuhan perangkat energi solar terutama pada lembaga-lembaga pemerintah. Sebagai contoh, penggunaan energi solar oleh Departemen Kelautan dan Perikanan untuk pasokan energi di pulau-pulau kecil. Pemanfaatan energi solar sangat diperlukan bagi pembangunan pulau-pulau kecil yang sangat sulit dijangkau oleh infrastruktur energi listrik. Jika hal itu terealisasi, tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir akan lebih meningkat.

Sumber : Suara Pembaruan (10 Oktober 2004)

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 1 Januari 2005

  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2018 LIPI