energi lihat situs sponsor
 
Jumat, 21 September 2018  
 


kembali ke depan »  
Artikel-artikel populer :
» daftar artikel

Pengembangan Energi Alternatif Lamban
H-13

JAKARTA - Pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif di Indonesia, dinilai sangat lamban. Hingga kini ada empat hal yang menjadi kendala, yakni finansial, teknologi, area, dan pasar. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan, terutama untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong terealisasinya pemanfaatan energi alternatif.

Demikian dikatakan Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) World Energy Council, Hardiv Harris Situmeang, di sela-sela Kongres Energy di Jakarta, Selasa (23/11).

Dia menambahkan, saat ini yang harus dikejar terlebih dulu untuk pengembangan energi alternatif adalah adanya kebijakan sektor energi yang lebih terarah dan aspek pembiayaan (investasi). Tanpa hal itu, kendala-kendala lainnya akan semakin sulit diatasi.

"Pemecahannya mudah, harus ada kebijakan energi yang tepat. Setelah itu, investasi bukan lagi menjadi masalah yang sulit. Sedangkan dalam masalah harga, kita perlu mempertimbangkan mengenai mekanisme insentif," katanya.

Lebih lanjut Hardiv mengatakan, bila sudah disepakati adanya mekanisme insentif, bisa juga mengarah pada penerapan kuota dan sistem harga khusus.

Saat ini, berbagai hal tersebut masih belum diupayakan dengan serius. Padahal, jika melihat perkembangan di negara-negara lain, Indonesia seharusnya sudah melangkah pada upaya mencari format penerapan sistem insentif, dan tinggal mencari pasar (pembeli).

"Kita lamban mencari pembeli, karena di Indonesia belum ada Komite Mekanisme Nasional. Komite itu yang seharusnya dibuat lebih dulu. Kita sudah kalah dengan Malaysia dan India, karena sekarang ini mereka sudah cari pembeli," katanya.

Atasi Krisis Listrik

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jendral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luluk Sumiarso mengatakan, saat ini pemerintah secara signifikan telah berhasil menekan meluasnya daerah yang mengalami krisis listrik. Kini, daerah yang dikategorikan mengalami krisis listrik tidak lebih dari 10 daerah. Padahal sebelumnya teridentifikasi lebih dari 20 daerah di Indonesia mengalami krisis listrik.

Berkurangnya daerah krisis tersebut, menurut Luluk, terutama karena pemerintah telah menyelesaikan pembangunan jaringan interkoneksi di wilayah Sumatera. Selain itu, khusus di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), beberapa waktu lalu memperoleh tambahan pasokan listrik dari tiga pembangkit yang dioperasikan di Sumatera Selatan, yang peresmiannya dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tiga pembangkit baru tersebut, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) PLTG Borang dengan kapasitas 100 MW di Kabupaten Banyuasin, PLTG Indralaya II dengan kapasitas 40 MW di Kabupaten Ogan Ilir, dan PLTG Palang Dukuh dengan kapasitas 14 MW di Kabupaten Musi Banyuasin.

Saat ini, lanjutnya, upaya menangani krisis listrik diutamakan di wilayah Sumatera. Hal itu mengingat sejumlah pembangkit, khususnya pembangkit listrik tenaga air (PLTA), di wilayah itu sering mengalami gangguan karena penurunan debit air yang sangat parah di saat musim kemarau.

Sumber : Suara Pembaruan (24 November 2004)

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 1 Januari 2005

  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2018 LIPI