energi lihat situs sponsor
 
Senin, 19 November 2018  
 


kembali ke depan »  
Artikel-artikel populer :
» daftar artikel

UU Listrik dan Migas, Sebuah Koreksi dari MK
Vincentia Hanni S.

SIANG (15/12), Mahkamah Konstitusi sekali lagi membuat kejutan. Mahkamah Konstitusi lewat putusan pembatalan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah mengkoreksi pembangunan ekonomi Indonesia yang selama ini mendaraskan pada liberalisme dan pro pasar bebas. Putusan UU minyak dan gas, MK telah meminta Pemerintah mengendalikan harga migas.

Seusai pembacaan putusan, Ketua MK menjelaskan bahwa MK sebenarnya hanya membatalkan tiga pasal, yakni pasal 16,17, dan 68 yang dimintakan pemohon. Namun karena ketiga pasal tersebut yang mendasari paradigma UU Nomor 20 Tahun 2002 dan "jantung" dari UU tersebut, MK menyatakan secara keseluruhan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Bagi majelis hakim konstitusi, kebijakan pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem "unbundling" yang tercantum dalam pasal 8 ayat (2) UU Listrik telah mereduksi makna "dikuasai oleh negara untuk cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak speerti yang dimaksud pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

Sistem "unbundling" yang tercantum dalam pasal 8 ayat (2) UU Listrik meliputi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan, agen penjualan, pengelola pasar, dan pengelola sistem tenaga listrik oleh badan usaha yang berbeda, kecuali transmisi dan distribusi, yang lainnya dikompetisikan oleh semua badan usaha (termasuk swasta).

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasa hajat hidup orang banyak. Dengan pertimbangan itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan sesuai dengan pasal 33 ayat (2) UUD 1945, cabang produksi tenaga listrik haruslah dikuasai oleh negara.

Dari keterangan para ahli di MK, terungkap bahwa pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien. Malah menjadi beban berat bagi negara.

Sedangkan di dalam putusan MK soal judicial review UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, MK menandaskan perlunya campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga migas.

MK menyatakan bahwa campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak.

PUTUSAN MK soal dua UU di bidang ekonomi sangatlah menarik dicermati, terutama dalam kaitannya dengan konstitusi Indonesia yang belum menganut liberalisasi ekonomi.

Ketua MK Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kedua putusan MK soal UU di bidang perekonomian ini menjadi "milestones" (batu pijakan) bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Para hakim konstitusi, jelas Jimly, sama sekali tidak menampik adanya sebuah kenyataan bahwa dunia ini mengalami globalisasi dengan pasar yang sedemikian terintegrasi. Untuk keluar dari arus globalisasi itu sangatlah sulit.

Hampir semua negara, terutama negara-negara yang menganut demokrasi dan prinsip liberalisme sudah menyerahkan semua urusan perekonomian mereka kepada mekanisme pasar. Negara tidak lagi memiliki peranan untuk mengintervensi lagi. Semua pasar yang menentukan.

Catatan yang paling penting, di negara-negara tersebut, konstitusi hanyalah merupakan dokumen politik yang mengatur hukum-hukum politik, dan perekonomian sama sekali tidak diatur di dalam konstitusi mereka. Pada umumnya, konstitusi yang dipahami sebagai norma dasar memang lebih melandaskan pada konstitusi politik.

Di negara-negara sosialis, justru sebaliknya. Di dalam bidang ekonomi, mereka membutuhkan intervensi negara yang besar. Perekonomian diatur khusus di dalam konstitusi mereka.

Sementara di Indonesia, konstitusi mengadopsi ide kedaulatan rakyat, dimana rakyat berdaulat di bidang politik dan juga rakyat berdaulat di bidang ekonomi. Tidak heran jika, UUD 1945 juga mengatur bab tersendiri soal ekonomi yakni pada bab XIV soal kesejahteraan sosial, yakni pasal 33 dan 34. Bahkan, pada perubahan ketiga UUD 1945, bab XIV ini semakin diperjelas dengan nama bab perekonomian nasional dan kesejahteraan.

"Perubahan konstitusi kita memang memasukkan ide-ide demokrasi politik, namun di bidang ekonomi sama sekali tidak dianut demokrasi ekonomi. Di dalam perubahan konstitusi, di bidang ekonomi secara tegas dan jelas dimasukkan peranan negara yang semakin kuat. Ini terlihat dengan bertambahnya ayat pada pasal 33 dan pasal 34," jelas Jimly.

Namun di dalam praktiknya, pembangunan ekonomi di Indonesia, peranan negara ini semakin diperlonggar. Terlebih dengan keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian internasional, seperti WTO.

"Ini ada perbedaannya dengan Cina, di Cina mereka mengatakan liberalisasi ekonomi yes, liberalisasi politik no. Indonesia sebaliknya," jelas Jimly.

Jarak antara formulasi konstitusi dan kenyataan sangat terlihat. Selama ini banyak sekali UU di bidang ekonomi yang tidak sejalan dengan prinsip pasal 33 UUD 1945. Kondisi ini terjadi karena para pembentuk UU tidak pernah menjadikan konstitusi sebagai referensi substantif saat membuat UU di bidang ekonomi.

Pasal 33 --yang mensyaratkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara-- selama ini hanya distempelkan saja oleh para pembentuk UU. Pasal ini ditafsirkan secara pragmatis dengan mengikuti perkembangan logika ekonomi pasar belaka.

"Memang konstitusi juga harus ditafsirkan secara dinamis dengan memperhatikan berbagai standar dan prinsip. Namun penafsiran konstitusi juga harus ada metodologinya, jangan terlalu longgar dengan hanya mempertimbangkan aspek pragmatis. Harus ada rambu-rambu di dalam konstitusi yang harus ditaati," jelas Jimly.

Di dalam putusan UU Listrik, MK juga memperdebatkan soal kata "penguasaan negara". MK menafsirkan, penguasaan negara juga termasuk dalam arti pemilikan privat yang tidak harus selalu 100 persen. Artinya, pemilikan saham pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud, dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50 persen) atau bersifat mayoritas relatif (di bawah 50 persen) sepanjang pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha itu.

Meski, pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif dalam sebuah BUMN akan tetapi harus dipertahankan posisi negara untuk tetap sebagai pihak yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan yang menggambarkan penguasan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

"...presumption that markets, by themselves, lead to efficient outcomes, failed to allow for desirable government interventions in the market and make everyone better off." (Joseph E Stiglitz: Globalization and Its Discontents).

Asumsi bahwa mekanisme pasar dapat secara otomatis memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan rakyat, seperti ketersediaan yang cukup, distribusi yang merata, dan terjangkaunya harga bagi orang banyak, kata Stiglitz, merupakan penyederhanaan logika yang jauh dari kenyataan. Kenyataanya, tidak ada mekanisme pasar yang sempurna.

Hubungan antara penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak serta misi yang terkandung dalam penguasaan negara merupakan keutuhan paradigma yang dianut oleh UUD 1945. Konstitusi telah menentukan pilihannya, yakni dengan tidak memilih sistem mekanisme pasar sebagaimana yang tercermin dalam pasal 33.

Penegasan MK soal pilihan konstitusi atas mekanisme pasar itu terlihat jelas dalam putusan judicial review UU Minyak dan Gas, dimana MK menyatakan pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU Migas bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar dipandang oleh MK sama sekali tidak menjamin makna demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 4 UUD 1945.

MK menilai, campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

"Kenapa harga minyak dan gas sekarang naik? Itu karena semua mengidealkan harga minyak dan gas diserahkan ke mekanisme pasar. Ini problem baru, mekanisme pasar itu artinya disesuaikan dengan harga di luar negeri. Ini yang bertentangan dengan konstitusi," jelas Jimly.

Ia melanjutkan, kuncinya terletak pada kata "cabang produksi yang penting" dan "menyangkut hajat hidup orang banyak". Dua kata kunci itu, lanjut Jimly, MK menilai, cabang produksi itu tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar. Pemerintah tetap harus mengontrol pasar.

MK di dalam putusannya soal UU Migas juga meminta agar pemerintah mengamandemen pasal 12 ayat (3) yang memberikan kewenangan kepada menteri untuk menyerahkan kewenangannya pada badan usaha atau bentuk usaha tetap.

"MK mencari jalan tengah antara idealisme versus pragmatisme berkaitan dengan peran negara versus mekanisme pasar bebas itu. Jalan tengah itu adalah realisme konstitusional yang mesti ditemukan MK dalam setiap putusan UU bidang ekonomi," jelas Jimly.

Sumber : Kompas (23 Desember 2004)

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 24 Desember 2004

  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2018 LIPI