energi lihat situs sponsor
 
Kamis, 19 Juli 2018  
 


kembali ke depan »  
Artikel-artikel populer :
» daftar artikel

Refleksi Sektor Energi Indonesia Tahun 2002
Nasrullah Salim

Tahun 2001, didahului oleh restrukturisasi sektor migas yang luput dari perhati an masyarakat. Hasilnya, disahkanlah Undang-Undang (UU) No. 22 Migas pada 23 Nopember 2001.

Ada dua hal mendasar dari UU Migas yang menjadi perhatian stakeholders sektor energi. Pertama, diijinkannya pihak swasta mengelola sektor migas baik di hulu maupun di hilir, seperti tertuang pada pasal 9 ayat 1.

Kedua, badan usaha yang sudah melakukan kegiatan di sektor hulu tak diijinkan melakukan kegiatan yang sama di sektor hilir (Pasal 10, ayat 1). Dua klausul itulah yang membuat Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus rela kehilangan dominasinya di sektor migas. Tak cuma itu, Pertamina pun harus memilih. Mau usaha di bagian hulu atau hilir saja.

Banyak pengamat menyayangkan kenyataan itu. Sebab dengan alasan bertentangan dengan Pasat 33 ayat 1 UUD 1945. Selain itu, masuknya swasta membuat harga minyak mengacu pada harga pasar minyak dunia. , Sehingga sehingga harga dasar minyak makin melonjak, dan masyarakat miskin makin terpuruk, karena tak bisa mendapatkan BBM dengan harga murah.

Tahun 2002 pada sektor kelistrikan ditandai dengan disahkannya UU no 20 tahun 2002 tentang Kelistrikan, 23 Nopember. Proses restrukturisasi sektor ini menyedot perhatian banyak kalangan.

Ketimbang sektor migas, restrukturisasi kelistrikan dianggap lebih baik. Sebab banyak menyertakan masyarakat dalam prosesnya. Sebut saja dari pembentukan naskah white paper yang akan dijadikan sebagai pedoman proses restrukturisasi, berbagai seminar sampai dialog publik.

Pada dasarnya, UU Kelistrikan tersebut memperjelas UU no 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan nasional. UU baru itu memberi keleluasaan para pemain baru dalam industri listrik yang dipecah (unbundling) menjadi tiga kegiatan yaitu pembangkitan, transmisi dan distribusi.

Keleluasaan memang perlu diberikan kepada mereka. Paling tidak ada dua hal yang mendasarinya. Pertama, menginisiasi investasi di sisi pembangkitan karena lemahnya keuangan PLN dari krisis ekonomi hingga sekarang. Kedua, menciptakan ruang yang lebih "kompetitif" hingga PLN dapat bersaing layaknya perusahaan. Diharapkan, terjadi peningkatan efisiensi dan unjuk kerja PLN, teknis maupun administratif.

Efisiensi teknis yang dimaksudkan disini adalah efisiensi yang terukur secara teknis dalam mengoperasikan pembangkit listrik, sehingga listrik yang dihasilkan secara maksimal dapat disalurkan kepada pelanggan. Sedangkan efisiensi administratif adalah, berkurangnya kerugian (losses) akibat maraknya rekening tagihan fiktif. Selain itu, losses keuangan akibat praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di tubuh PLN diharapkan makin berkurang.

Sayangnya, di mata masyarakat yang dimaksud dengan restrukturisasi listrik maupun migas adalah meningkatnya tarif dasar listrik dan BBM. Restrukturisasi membuat harga minyak mengacu pada harga pasar minyak dunia. Sehingga harga dasar minyak makin melonjak, dan masyarakat miskin makin terpuruk, karena tak bisa mendapatkan BBM dengan harga murah. Inilah yang menjadi dasar penolakan atau resistensi masyarakat terhadap isu restrukturisasi secara umum.

Pandangan tersebut sangatlah wajar dan rasional. Bagi masyarakat, restrukturisasi atau kenaikan harga listrik dan BBM tidak hanya menambah beban pengeluaran keuangan rumah tangga saja. Namun, memberikan dampak kenaikan harga terhadap kebutuhan hidup mereka. Kondisi ini tentu akan makin memperburuk perekonomian keluarga.

Adalah tepat jika restrukturisasi dianalogikan sebagai "buah simalakama". Di satu sisi, jika tak dilakukan, PLN akan mengalami kebangkrutan (karena kekurangan uang untuk merawat dan membangun pembangkit baru). Akibatnya terjadi pemadaman bergilir karena PLN kekurangan pasokan listrik.

Di sisi lain, jika subsidi dihapuskan tanpa dibarengi pemberian subsidi langsung (bisa didapatkan dari dana penghapusan subsidi) yang efektif dan tepat sasaran. Gejolak gejolak sosial seperti demonstrasi pasti tak terhindarkan. Penyaluran subsidi tersebut harus dikontrol dengan ketat, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima secara utuh.

Keadaan semakin buruk manakala tak ada upaya ke arah perbaikan kinerja PLN dan Pertamina. Termasuk termasuk di dalamnya bersih dari praktek KKN baik yang dilakukan dari dalam maupun luar.

Dengan melembaganya "Green Energy Program" akan memudahkan dan melegalkan upaya pengembangan energi terbarukan untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan (integral) dari pengembangan energi nasional. Diharapkan, program tersebut menjadi "guideline" bagi stakeholders untuk menambah keyakinan dan komitmen mengembangkan energi terbarukan di Indonesia.

Adanya isu energi terbarukan, memicu harapan munculnya kepedulian tentang terbatasnya sumberdaya energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) yang dimiliki Indonesia.

Semakin pahamnya masyarakat akan pentingnya energi dan penyediaannya, maka paragidma paradigma bahwa energi sama dengan listrik mesti diubah. Energi tak hanya identik dengan listrik, tetapi ada panas dan bahan bakar sebagai produk akhir (umumnya dalam bentuk cair). Pemerintah diharapkan menyediakan energi yang sesuai bagi masyarakatnya, sehingga slogan "melistriki masyarakat" seharusnya diubah menjadi "menyediakan energi bagi masyarakat".

Untuk tahun 2003, ada dua agenda yang menjadi perhatian publik, yang berkaitan dengan sektor keenergian, yaitu UU Panas bumi dan UU Energi. UU Panasbumi diharapkan memberi solusi yang komprehensif, baik yang berkaitan dengan renegosiasi PPA (power purchase agreement) maupun mekanisme pengusahaan pembangkitan.

UU Energi sebagai UU payung diharapkan mampu memberikan arahan-arahan bagi UU di bawahnya. Sehingga terbina hubungan baik antar sektor maupun pelaku. Selain itu, topik restrukturisasi Migas dan Kelistrikan diperkirakan masih berkembang. Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan bagi kedua sektor tersebut.

Kekurangan pada UU itu diharapkan masih bisa dicantumkan di Peraturan Pemerintah. Isu lainnya, kenaikan harga dan penghapusan subsidi masih akan diperdebatkan. Termasuk isu listrik swasta, dan energi terbarukan. Terakhir adalah isu lingkungan global yang terkait dengan pembangunan sektor energi seperti retifikasi Protokol Kyoto dan pelaksanaan mekanisme pembangunan bersih (CDM, Clean Development Mechanism).[s]

Sumber : Spektrum Online 3

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 22 November 2004

  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2018 LIPI