energi lihat situs sponsor
 
Jumat, 21 September 2018  
 


kembali ke depan »  
Artikel-artikel populer :
» daftar artikel

Saatnya Beralih ke Elpiji untuk Menghemat BBM
Ahmad Faizal (PT Pertamina)

PENGGUNAAN elpiji (liquified petroleum gas / LPG) di Indonesia sebagai bahan bakar untuk keperluan rumah tangga dan industri masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara tetangga. Di Malaysia, penduduk yang mengonsumsi elpiji sudah 5 persen dari jumlah penduduk. Thailand yang kondisi ekonominya relatif sama dengan Indonesia, konsumsi elpiji saat ini sudah mencakup 2 persen dari jumlah penduduk. Sementara di Indonesia, baru sekitar 0,5 persen dari jumlah penduduk mengonsumsi elpiji, atau sekitar satu juta ton per tahun.

SEBAGIAN besar energi yang digunakan oleh rumah tangga di Indonesia saat ini adalah minyak tanah. Penggunaan minyak tanah sebagai sumber energi untuk rumah tangga atau industri kecil, yang masih perlu mendapatkan subsidi, lebih kurang 12 juta kiloliter per tahun.

Karena terbatasnya produksi minyak tanah yang dihasilkan kilang-kilang dalam negeri, maka sebagian minyak tanah yang dikonsumsi dalam negeri didatangkan dari luar, antara lain dari Singapura, India, dan Timur Tengah.

Saat ini Indonesia mengimpor kurang lebih 190.000 kiloliter minyak tanah per bulan atau 2,28 juta kiloliter per tahun (19 persen dari total konsumsi minyak tanah dalam negeri). Jadi, Pemerintah Indonesia setiap tahun mengeluarkan biaya untuk impor lebih kurang Rp 5,8 triliun (asumsi harga minyak tanah impor 45 dollar AS per barrel). Harga minyak tanah impor tersebut sangat tergantung dari harga minyak mentah (crude oil). Harga minyak tanah impor akan membubung tinggi saat harga minyak mentah juga tinggi.

Demikian juga subsidi yang harus diberikan pemerintah akan semakin besar manakala harga minyak mentah tinggi. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang menetapkan harga minyak tanah one price policy (kebijakan harga sama) di mana pun di seluruh Indonesia.

Saat ini distribusi minyak tanah dilakukan oleh Pertamina dengan harga eks depot sebesar Rp 700 per liter. Kalau kita bandingkan dengan harga minyak tanah impor saat ini, yang rata-rata 45 dollar AS per barrel, maka harga untuk satu liter minyak tanah yang harus diimpor oleh pemerintah adalah Rp 2.547 per liter (kurs Rp 9.000/ dollar AS). Dengan demikian, pemerintah menyubsidi minyak tanah Rp 1.847 per liter.

Akan tetapi, besar subsidi ini masih belum termasuk biaya distribusi yang harus ditanggung pemerintah untuk menyalurkannya hingga ke masyarakat.

Lebih hemat

Saat ini Indonesia baru mengonsumsi elpiji sebesar 1,1 juta ton per tahun. Adapun kemampuan produksi elpiji yang ada di dalam negeri adalah 3 juta ton sehingga masih terdapat sisa produksi sebesar 1,9 juta ton per tahun yang belum dimanfaatkan untuk konsumsi dalam negeri. Sisa produksi ini diekspor ke luar negeri oleh produsen elpiji karena adanya persepsi masyarakat bahwa mengonsumsi elpiji masih lebih mahal dibandingkan dengan mengonsumsi minyak tanah.

Apabila dihitung-hitung, sisa produksi elpiji sebesar 1,9 juta ton ini setara dengan 3,67 juta kiloliter minyak tanah, yang berarti lebih besar dari jumlah kebutuhan impor minyak tanah. Artinya, apabila pemerintah berhasil mendorong pengguna minyak tanah untuk beralih ke elpiji sebesar 1,18 juta ton saja, maka pemerintah tidak lagi perlu melakukan impor minyak tanah.

Di samping itu, pemerintah dapat menekan biaya pengadaan impor minyak tanah dari sebesar Rp 5,8 triliun menjadi Rp 5,4 triliun. Dengan demikian, biaya impor yang dibutuhkan dapat berkurang sebesar Rp 400 miliar per tahun. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila kita tidak memanfaatkan potensi sumber pasokan elpiji sebesar 1,9 juta ton yang saat ini justru diekspor.

Padahal, di negara lain, seperti Malaysia dan Thailand, pemberian subsidi ditujukan pada elpiji yang telah dikenal sebagai sumber energi bersih. Sementara itu, masyarakat Indonesia sebagian besar masih menggunakan minyak tanah yang energi efektifnya lebih rendah dibandingkan dengan elpiji.

Dijual setara minyak tanah

Dengan biaya sebesar Rp 5,8 triliun yang harus dikeluarkan untuk impor minyak tanah tersebut, pemerintah harus memberikan sebesar Rp 4,2 triliun sebagai komponen subsidi. Apabila kebutuhan energi tersebut dapat dialihkan ke penggunaan elpiji, maka dengan biaya Rp 5,5 triliun pemerintah hanya memberikan subsidi sebesar Rp 3,9 triliun saja.

Oleh karena itu, subsidi yang ditanggung pemerintah berkurang sebesar Rp 300 miliar. Besar penghematan ini dimungkinkan apabila pemerintah bersedia menyubsidi harga elpiji sebesar Rp 3.281 per kilogram dari harga jual yang seharusnya sebesar Rp 4.633 per kilogram. Dengan demikian, harga jual elpiji ke masyarakat hanya sebesar Rp 1.352 per kilogram. Jika dikonversi, angka itu setara dengan harga jual minyak tanah yang saat ini Rp 700 per liter.

Dengan besaran subsidi ini, masyarakat pengguna minyak tanah dapat menikmati bahan bakar elpiji dengan pengeluaran yang sama. Harga akhir di konsumen dapat lebih terjangkau dan usaha peralihan masyarakat untuk menggunakan elpiji dapat lebih mudah. Selain itu, pengguna elpiji dapat menikmati bahan bakar yang lebih berkualitas karena elpiji dikenal sebagai bahan bakar yang bersih dan mempunyai pembakaran yang lebih sempurna.

Penghematan lebih besar

Di sisi lain, apabila pemerintah berhasil mendorong masyarakat untuk mengonsumsi elpiji lebih banyak dengan harga jual saat ini, yakni Rp 3.000 per kilogram, maka pemerintah akan dapat menekan biaya subsidi secara signifikan.

Dengan mengalihkan kebutuhan impor minyak tanah sebesar 2,28 juta kiloliter per tahun dan mendorong pertambahan konsumsi elpiji sebesar 1,18 juta ton per tahun, pemerintah hanya akan mengeluarkan biaya subsidi sebesar Rp 1,9 triliun per tahun dan dapat mengurangi subsidi minyak tanah sebesar Rp 2,3 triliun per tahunnya.

Alternatif ini sangat mungkin dilakukan mengingat saat ini konsumsi elpiji baru 0,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia dan potensi penggunaan elpiji sebagai bahan bakar pengganti sangat besar, baik di sektor industri ataupun sektor komersial.

Jalan keluarnya, pemerintah dapat menerapkan kebijakan regulasi penggunaan energi yang jelas dan terarah. Sektor industri, yang memungkinkan untuk penggunaan elpiji, dapat didorong untuk beralih meninggalkan minyak tanah. Sektor industri ini antara lain menggunakan elpiji sebagai pemanas, pendingin, bahan baku, bahan bakar, proses pengeringan, dan penerangan.

Di sektor komersial, usaha perhotelan dan restoran sangat berpotensi untuk beralih ke elpiji. Sebagai bahan bakar yang mempunyai efisiensi pembakaran yang lebih tinggi, elpiji dapat dicitrakan sebagai sumber energi yang bersih, aman dan ramah lingkungan.

Kampanye di rumah tangga

Selain kedua sektor di atas, sektor rumah tangga sangat berpotensi untuk beralih ke elpiji. Saat ini pemakaian elpiji hanya 15 persen dibandingkan pemakaian minyak tanah yang mencapai 85 persen.

Padahal, kebutuhan minyak tanah akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, beban subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah akan semakin besar lagi.

Kebijakan penggunaan energi harus dipikirkan mulai saat ini. Jalan keluarnya adalah melakukan kampanye kepada masyarakat bahwa penggunaan elpiji lebih hemat dan lebih bersih dibandingkan menggunakan minyak tanah. Sosialisasi secara resmi dari pemerintah akan mendorong secara signifikan peningkatan konsumsi elpiji.

Program ini akan semakin berhasil apabila ditunjang kemudahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang bersedia beralih ke elpiji. Kemudahan ini dapat berupa kebijakan yang mengarah pada penurunan harga jual perangkat memasak kepada konsumen, seperti kompor gas, tabung dan aksesori. Kemudahan ini akan memudahkan masyarakat untuk beralih ke elpiji karena investasi yang diperlukan lebih rendah.

Saatnya kita dukung penggunaan energi secara lebih bijaksana!

Sumber : Kompas (18 September 2004)

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 18 September 2004

  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2018 LIPI