energi lihat situs sponsor
 
Jumat, 21 September 2018  
 


kembali ke depan »  
Artikel-artikel populer :
» daftar artikel

PLTN Harus Mulai Dibangun
Redaksi

Jakarta, Kompas - Guna memenuhi kebutuhan energi listrik di masa mendatang, opsi pemanfaatan energi nuklir segera ditindaklanjuti. Tim nasional yang bekerja sejak tahun 2001 menyimpulkan, pembangkit listrik tenaga nuklir harus mulai dibangun pada tahun 2010 dan diharapkan beroperasi tahun 2016.

Tim yang beranggotakan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang energi itu mengkaji beberapa aspek kesiapan pembangunan PLTN. Di antaranya menyangkut aspek teknologi, SDM, ekonomi, sosial budaya, dan faktor kedaruratan alam yang mungkin terjadi.

Setelah dianalisa, akhirnya ditetapkan lokasi PLTN paling memungkinkan berada di Ujung Lemah Abang, Ujung Watu, dan Ujung Genggengan, Kecamatan Bangsri dan Keling, Jepara, Jawa Tengah. "Sekarang sedang kami kaji lagi karena tujuh kilometer dari lokasi sedang dibangun Tanjung Jati B yang nantinya mengeluarkan efek radioaktivitas," kata Kepala Batan Dr Soedyartomo Soentono dalam jumpa pers di sela- sela "Seminar On Nuclear Energy and Technology Development" hasil kerja sama Batan dan Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Jepang di Jakarta, Senin (17/5).

Seminar dimaksudkan sebagai tukar pengalaman tentang penggunaan teknologi PLTN jenis reaktor air bertekanan tinggi (presurized water reactor/ PWR) yang dikembangkan MHI di Jepang sejak tahun 1960-an. Sekaligus menjajaki kemungkinan kerja sama dalam bentuk studi bersama mendalami teknologi dan keselamatan PLTN- PWR, pendanaan untuk memperoleh harga listrik yang kompetitif, dan kemungkinan penggunaan komponen dalam negeri untuk pembangunannya.

Pihak MHI, melalui Managing Director, Representatif Director, sekaligus General Manager Nuclear Energy System Headquarter Dr Yoshimi Uratami menyatakan niatnya bekerja sama mengembangkan PLTN di Indonesia. Namun, bentuk partisipasinya belum diputuskan.

Daya listrik PLTN

Menurut Soedyartomo, analisa tahun 2000 disebutkan daya listrik PLTN yang akan dibangun di Indonesia berkekuatan 600-900 megawatt. Setidaknya dibutuhkan 20-30 insinyur nuklir untuk mengawasi reaktor, selain insinyur dari ilmu-ilmu lain mendukung operasional.

Adapun hitungan harga listrik per kilowatthour (kwh)-nya sekitar 3,5 hingga 4,5 sen dollar per kwh. Harga ini dinilai kompetitif dibandingkan dengan tenaga listrik lain. Namun, menurut catatan Kompas, hitungan lain menyebutkan harga energi nuklir 7 sen dollar per kwh atau lebih mahal dari tenaga listrik yang ada sekarang (Kompas, 19/3).

Mengenai kesiapan teknologi, sejak tahun 1964 hingga kini Batan sudah memiliki tiga reaktor nuklir riset, masing-masing di Serpong berdaya 30 megawatt termal, reaktor nuklir di Yogyakarta 100 kilowatt termal, dan di Bandung 2 megawatt termal.

Soedyartono juga mengungkapkan, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menetapkan Indonesia sebagai satu dari 13 negara dengan sistem pengamanan reaktor nuklir sesuai ketentuan internasional. "Secara geopolitik, Indonesia diakui dan didukung internasional layak memiliki PLTN dari sudut keamanan. Secara teknologi pun, saya kira bisa," urainya.

Di sisi lain, sebagian masyarakat di ASEAN menolak PLTN karena risiko keamanan dan limbah radioaktifnya yang berbahaya. Selain itu, faktor kesalahan manusia sangat mungkin terjadi, termasuk di negara-negara maju.

Kini, perhatian khusus terarah pada ketentuan hukum dan rambu-rambu baku yang harus ditaati sebelum sebuah reaktor nuklir boleh dibangun. Pasalnya, tidak cukup studi analisa mengenai dampak lingkungan seperti halnya sebuah pabrik.

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Prof Dr A Djaloeis mengungkapkan, pihaknya sedang mempersiapkan kerangka dan infrastruktur pengaturan seluruh aspek menyangkut keberadaan PLTN, termasuk kompetensi tenaga pengawas. "Keselamatan dan keamanan manusia menjadi utama dalam hal ini. Kalau gagal, dampak panjangnya sangat gawat. Karena itu, kami harus belajar dari pengalaman negara-negara maju," kata Djaloeis.

Ketentuan harus mencakup, antara lain, hak masyarakat di sekitar PLTN, hak pengusaha, dan hak pemegang izin operasi. Semua ketentuan diharapkan selesai sebelum tahun 2008, sebelum tender dibuka. (GSA)

Sumber : Kompas (18 Mei 2004)

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 22 Mei 2004

  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2018 LIPI