energi lihat situs sponsor
 
Rabu, 18 Juli 2018  
 


kembali ke depan »  
Artikel-artikel populer :
» daftar artikel

Studi Kelayakan PLTN Harus Dilakukan secara Transparan
Redaksi

Jakarta, Kompas - Studi kelayakan (feasibility study) tentang rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir harus transparan. Dengan demikian, terbuka peluang bagi banyak pihak untuk memberi masukan dan saling belajar mengenai proyek yang menyangkut kepentingan orang banyak itu.

Hal itu diungkapkan konsultan energi independen Dr Nengah Sudja dan staf Divisi Kampanye dan Pendidikan Publik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Hening Parlan, Rabu (19/5), di Jakarta. Mereka menanggapi rencana pemerintah untuk memulai pembangunan PLTN pada tahun 2010 dan diharapkan beroperasi pada tahun 2016. Sedikitnya dua PLTN yang akan dibangun di Indonesia, yakni PLTN Muria di Jawa Tengah dan PLTN Madura di Pulau Madura, Jawa Timur.

Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat yang dihubungi di Pecanggaan dan Keling, Kabupaten Jepara ,mengemukakan, mereka menyesalkan adanya sosialiasi proyek nuklir yang berkedok penyuluhan. Masyarakat umumnya juga belum siap kalau di daerah mereka berdiri bangunan proyek listrik energi nuklir. ?Tenaga nuklir itu sangat membutuhkan penanganan teliti dan disiplin tinggi," ujar Partono, wakil warga di Keling.

Menurut Nengah, apabila studi kelayakan tentang pembangunan PLTN itu dibuka, maka pihak yang mendukung dan menolak PLTN akan saling belajar. "Masalahnya, bangsa ini memang masih tergolong masyarakat tertutup sehingga mekanisme checks and balances tidak berjalan," kata Nengah.

Sementara Hening mangatakan, sejumlah organisasi nonpemerintah (ornop), di antaranya Masyarakat Anti Nuklir Indonesia (MANI), Walhi Jawa Tengah, Walhi Jawa Timur, dan Aliansi Masyarakat Madura Pemerhati Nuklir (AM2PN), beberapa waktu lalu menyatakan penolakannya terhadap rencana pembangunan kedua PLTN itu. Menurut mereka, tidak ada transparansi informasi dalam rencana pembangunan PLTN Muria maupun PLTN Madura di Kecamatan Sokobanah dan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura.

Hening menambahkan bahwa dua ornop Korea Selatan, yaitu Korean Federation for Environmental Movement (KFEM) dan Anti-Nuke People Action (ANPA), juga turut mengecam rencana tersebut. Dalam siaran pers yang dikeluarkan akhir April lalu, KFEM mengingatkan, limbah radioaktif dari PLTN yang ditimbun sedalam 500 meter dalam kontainer baja setebal lima sentimeter akan memapari lingkungan secara serius. Di samping ancaman bencana seperti yang pernah terjadi di Chernobyl, juga akan menyebabkan kanker dan kecacatan fisik pada bayi, bahkan berakibat kematian.

Sumber energi lain

Nengah mengemukakan bahwa masih banyak sumber energi lain yang lebih murah dan tidak berbahaya, seperti tenaga air, batu bara, gas alam, dan minyak residu. "Mengapa harus nuklir? Saya tidak tahu apa dasar-dasar pertimbangan pemerintah tetap bersikeras membangun PLTN," ungkap Nengah.

Ia mengatakan, PLTN butuh biaya yang sangat mahal, sementara negara kita tidak punya modal yang cukup besar. Sebagai perbandingan, kata Nengah, sebuah PLTN setara dengan dua buah pembangkit listrik yang menggunakan batu bara atau tiga buah pembangkit listrik dengan gas alam.

Nengah menambahkan, setelah PLTN selesai dibangun dan beroperasi, Indonesia akan sangat bergantung pada negara lain. Belum ditemukan deposit uranium yang cukup besar di Indonesia, sehingga bahan baku PLTN itu harus diimpor. Selanjutnya, masih ada proses pabrikasi dan proses pemerkayaan (enrichment), yang juga harus bergantung pada negara lain. (LAM/who)

Sumber : Kompas (21 Mei 2004)

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 22 Mei 2004

  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2018 LIPI